Mengingat semakin rendah angka kemiskinan maka akan semakin sulit untuk menurunkan angka kemiskinan pada level yang sama ketika angka kemiskinan masih tinggi. Pendekatan dan perbaikan program yang dilakukan adalah dengan mengembangkan mekanisme bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan mensinergikan berbagai program yang ada dengan menggunakan basis data yang sama — Basis Data Terpadu BDT.
Selain itu, program juga dibuat berjenjang sesuai dengan kebutuhan dan target program. Masih ada lagi program Community Development dalam bentuk Dana Desa, yang saat ini alokasi dananya semakin meningkat dan penyalurannya semakin baik.
Ini sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah membangun dari pinggiran. Dengan berbagai upaya tersebut, angka kemiskinan menunjukkan penurunan dan angka ketimpangan Gini Rasio yang sebelumnya mengalami peningkatan ke 0,41 di tahun berangsur kembali menurun ke 0, di tahun Apa faktanya?
APBN merupakan pengejawantahan perencanaan pembangunan dalam bentuk anggaran tahunan. Jadi agar perencanaan pembangunan dapat dieksekusi maka rencana itu harus disertai dengan penganggaran yang memadai. Perencanaan pembangunan sendiri telah diatur dalam suatu konsensus nasional melalui mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur antara lain dalam UU No.
Pemerintah yang menyiapkan bahan pembahasannya secara teknokratis dengan mengacu ketentuan perundangan yang ada dan rencana pembangunan yang ada dan kemudian dibahas bersama dengan DPR sesuai dengan hak budget yang melekat pada DPR. Dengan mekanisme tersebut maka sejatinya APBN adalah kesepakatan politik rakyat melalui mandatarisnya baik yang ada di eksekutif maupun yang di legislatif.
Yang perlu dijaga adalah situasi kondusif agar aliran aspirasi rakyat dapat tersirkulasi dengan baik dan jernih.
Pilihan membangun infrastruktur sebagai prioritas anggaran setidaknya memiliki tiga alasan: Infrastruktur merupakan prasyarat bagi pembangunan Indonesia, dia sangat dibutuhkan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap potensi bangsa tersebar di masing-masing pulau tersebut.
Infrastruktur konektivitas akan menghubungkan setiap potensi bangsa itu agar menjadi nilai tambah. Infrastruktur konektivitas ditambah dengan infrastruktur energi yang merata akan meningkatkan produktivitas bangsa — selain akan menurunkan biaya logistik antarwilayah juga akan memeratakan proses industrialisasi dan penyebaran aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan Negara Bukan Pajak Hibah 1.
Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke Daerah Dana Perimbangan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 9. Suspen ,5 58,7 15,6 16,8 47,5 0,0 0,0 C. Keseimbangan Primer Pembiayaan Pembiayaan Dalam Negeri Pembiayaan Luar negeri neto Pajak dalam Negeri Pajak Penghasilan PPh Migas PPh Nonmigas Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB 5.
Cukai Pajak Lainnya 2. Bea Masuk Bea Keluar 4. Penerimaan SDA Migas Minyak bumi Gas alam Non Migas 8. Pertambangan umum 5. Kehutanan 2. Perikanan ,3 77,8 92,0 92,0 ,8 ,0 ,0 4. Pertambangan Panas Bumi - ,4 ,4 ,8 ,7 ,8 ,5 b. PNBP Lainnya Pendapatan BLU 2. Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Subsidi Energi Non Energi Belanja Hibah - - - 70,0 ,1 1.
Bantuan Sosial Dana Penanggulangan Bencana Alam 1. Belanja Lain-lain Subsidi BBM Subsidi Listrik Subsidi Pangan 6. Subsidi Pupuk 6. Subsidi Benih ,0 ,2 1. PSO 1. Kredit Program ,5 ,3 1. Subsidi Minyak Goreng 24,6 ,3 - - - - - 7. Subsidi Pajak Subsidi Kedelai - ,7 - - - - - 9. Subsidi Lainnya 1. Dana Bagi Hasil Pajak Pajak Penghasilan 7. BPHTB 4.
0コメント